Dalam dunia konstruksi, akurasi perhitungan struktur bukan hanya soal teknik, tetapi juga berkaitan langsung dengan legalitas dan tanggung jawab hukum. Banyak kasus kegagalan bangunan yang berujung pada masalah hukum karena kurangnya pemahaman terhadap regulasi dan kewajiban profesional. Artikel ini akan membahas secara unik bagaimana aspek hukum memengaruhi layanan jasa hitung struktur, termasuk sertifikasi, perizinan, hingga konsekuensi hukum bagi penyedia jasa.
1. Mengapa Legalitas Sangat Penting dalam Layanan Hitung Struktur
Layanan hitung struktur bukan sekadar pekerjaan teknis. Hasil perhitungan yang dihasilkan akan menjadi dasar pembuatan gambar kerja dan konstruksi nyata di lapangan.
Jika dilakukan tanpa legalitas yang jelas, potensi risiko hukum bisa sangat besar.
Beberapa alasan pentingnya legalitas:
Perlindungan hukum bagi klien dan penyedia jasa. Dokumen yang disahkan oleh tenaga ahli bersertifikat memiliki kekuatan hukum.
Kepatuhan terhadap standar nasional. Mengacu pada SNI (Standar Nasional Indonesia) dalam perhitungan struktur memastikan kualitas dan keamanan bangunan.
Mencegah klaim dan tuntutan hukum. Legalitas menjadi tameng jika di kemudian hari terjadi masalah seperti keruntuhan atau kegagalan konstruksi.
2. Dasar Hukum
Beberapa regulasi yang mengatur layanan hitung struktur di Indonesia antara lain:
UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Mengatur kewajiban penyedia jasa untuk memiliki sertifikasi dan badan usaha resmi.
Peraturan Menteri PUPR No. 10/PRT/M/2021. Mengatur standar penyelenggaraan jasa konstruksi, termasuk tanggung jawab tenaga ahli.
SNI 1727 dan SNI 2847. Mengatur pembebanan dan desain struktur beton bertulang yang wajib dipatuhi oleh penyedia jasa.
Tanpa kepatuhan pada regulasi ini, hasil perhitungan bisa dianggap tidak sah secara hukum.
3. Sertifikasi dan Kualifikasi yang Wajib Dimiliki
Penyedia layanan hitung struktur tidak bisa sembarangan. Beberapa dokumen legal yang wajib dimiliki antara lain:
| Dokumen | Fungsi | Lembaga Penerbit |
|---|---|---|
| SKA (Sertifikat Keahlian) | Membuktikan kompetensi individu | LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) |
| SBU (Sertifikat Badan Usaha) | Legalitas badan usaha jasa konstruksi | LPJK |
| NPWP & NIB | Identitas legal usaha | Kemenkop UKM & OSS |
| Izin Usaha Jasa Konstruksi | Bukti resmi izin operasional | Pemerintah Daerah / OSS |
Penyedia jasa yang tidak memiliki dokumen di atas berpotensi menimbulkan masalah hukum, bahkan berujung pada tuntutan jika terjadi kegagalan konstruksi.
4. Tanggung Jawab Hukum Penyedia Layanan
Tanggung jawab hukum tidak hanya berhenti pada perhitungan awal. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan:
Tanggung Jawab Profesional.
Penyedia jasa wajib memberikan hasil hitung yang akurat sesuai kaidah teknik dan regulasi. Kelalaian bisa dianggap pelanggaran hukum.Tanggung Jawab Perdata.
Jika hasil hitung menimbulkan kerugian (misalnya, kegagalan konstruksi), penyedia jasa dapat dituntut secara perdata untuk memberikan ganti rugi.Tanggung Jawab Pidana.
Dalam kasus ekstrem, seperti keruntuhan bangunan yang menimbulkan korban jiwa, penyedia jasa dapat dijerat pasal pidana karena dianggap lalai atau melanggar standar keselamatan.Tanggung Jawab Administratif.
Penyedia jasa yang tidak memiliki legalitas dapat dikenai sanksi administratif, termasuk pencabutan izin usaha.
5. Risiko Hukum Jika Menggunakan Jasa Tidak Resmi
Banyak pemilik proyek tergoda menggunakan jasa hitung struktur murah yang tidak memiliki izin. Risiko yang mungkin terjadi antara lain:
Hasil perhitungan tidak diakui secara hukum.
Tidak dapat mengajukan IMB/PBG karena dokumen tidak sah.
Potensi tuntutan jika terjadi kerusakan atau kecelakaan.
Pencabutan proyek oleh pemerintah karena melanggar regulasi.
Memilih penyedia jasa yang legal bukan hanya soal keamanan, tetapi juga menghindari masalah hukum di kemudian hari.
6. Strategi Memastikan Legalitas
Agar terhindar dari risiko hukum, berikut langkah yang bisa dilakukan:
Verifikasi dokumen resmi seperti SKA dan SBU penyedia jasa.
Cek reputasi dan portofolio melalui LPJK atau asosiasi profesi terkait.
Pastikan kontrak kerja jelas dengan mencantumkan klausul tanggung jawab hukum.
Minta tanda tangan dan cap resmi pada setiap dokumen perhitungan.
Gunakan jasa tenaga ahli bersertifikat untuk setiap pekerjaan teknis.
7. Kesimpulan
Legalitas dan tanggung jawab hukum dalam layanan jasa hitung struktur adalah fondasi yang tidak boleh diabaikan. Setiap kesalahan kecil dalam legalitas bisa berujung pada masalah besar di kemudian hari, mulai dari pembatalan izin hingga tuntutan hukum.
Dengan memastikan penyedia jasa memiliki sertifikasi resmi, memahami regulasi, dan menandatangani kontrak yang jelas, pemilik proyek dapat melindungi diri dari risiko teknis sekaligus risiko hukum. Dalam dunia konstruksi, legalitas bukan sekadar formalitas—tetapi jaminan keselamatan dan kepastian hukum.
